Karimun, Aurarakyat.com – Polemik terhadap gaji petugas nonASN di Dinas Lingkungan Kebersihan (DLH) Karimun yang belum ada jawabannya sampai sekarang. Wakil Bupati Karimun Provinsi Kepulauan Riau Rocky M Bawole langsung melakukan pertemuan terhadap petugas tersebut.
“Insyallah, pekan depan sudah ada jawaban bagaimana proses pembayarannya yang sesuai dengan Nomor 20 tahun 2023 mengenai pembayaran gaji tenaga harian lepas. Dengan total Rp1,3 miliar,” terangnya, Sabtu, (22/2/2025).
Dimana, pada tahun sebelumnya mekanisme pembayaran gaji dilakukan secara swakelola. Sementara aturan baru ini menghendaki sistem yang digunakan harus melalui pihak ketiga (outsourcing). Dan Pemda Karimun sendiri akan berkonsultasi mengenai persoalan ini kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BKP) Provinsi Kepri agar tidak melanggar aturan yang ada.
“Kami akan terus berjuang agar gaji bapak-ibu cair dengan tidak melanggar aturan,” jelas Rocky.
