Karimun, Aurarakyat.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau menggelar rapat sidang paripurna di Ruang Balai Rong Sri, Jumat (30/9/2022) siang. Dalam rapat paripurna tersebut membahas penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Karimun tahun 2023.
Pandangan Fraksi Partai Gerindra DPRD Karimun meminta pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Karimun melaksanakan rasionalisasi TPP, upah, honorarium dan insentif bagi ASN dan tenaga honorer.
Hal ini disampaikan mengingat pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) saat ini, guna meningkatkan perekonomian bagi ASN dan tenaga honorer dalam menggantungkan hidupnya.
“Suatu penalaran yang wajar apabila upaya rasionalisasi TPP, upah, honorarium dan Insentif tersebut dapat dijadikan sebagai Point reward bagi ASN atau honorer untuk meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik,” ungkap pria yang biasa disapa Bang Boi.
