Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Karimun, Ahmadi menyebutkan memang ada konflik antar nelayan biasa dengan nelayan yang menggunakan jaring kurau tersebut.
“Memang setahu saya ada konflik antara nelayan biasa sama nelayan yang menggunakan jaring kurau, cuman sudah ada perjanjian dan kesepakatan yang dibuat oleh cabang dinas perikanan dan kelautan dari provinsi,” tuturnya.
“Di peraturan mentri (Permen) No.2 tahun 2011 itu ada diatur masalah jalur penangkapan dan alat tangkapnya, cuma terkadang jaring ikan tersebut sering hanyut dan itulah yang mengganggu,” tambahnya.
Meski begitu, mengenai isi kesepakatan antar nelayan tersebut, Ahmadi mengaku belum membaca isi perjanjian yang dibuat nelayan tersebut, namun perkiraannya kesepakatan itu sudah menyebutkan konsekuensi jika kedua belah pihak melanggar.
“Mengenai kesepakatan yang dibuat, saya belum membaca kesepakatan itu, cuma perkiraan saya, isi kesepakatannya pertama jaring kurau tersebut tidak melakukan penangkapan di jalur nelayan kecil, kedua kalau masing-masing masih melanggar akan ada sanksi sesuai perjanjian,” tutupnya.(az-ara)
